Download Mp3 Putus Atau Terus. List of Mp3 Putus Atau Terus. So, this video is about lyrics for a beautiful song called " Putus Atau Terus ", originally by Judika. Di webinar ini akan ada sharing dari Rangga Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar UUD dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun , maka ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual zaman penjajahan Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia.
Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang-Undang Merek pada tahun , disusul dengan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun , dan Undang-Undang Paten pada tahun Undang-undang merek pertama Indonesia lahir pada tahun dengan diundangkannya Undang-Undang Merek Dagang dan Merek Perniagaan, pada tanggal 11 Oktober dan mulai berlaku tanggal 11 November , yang dikenal juga dengan nomenklatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun Pada tahun terjadi pembaruan hukum merek di Indonesia, dengan diundangkan dan diberlakukannya UndangUndang Nomor 19 Tahun yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 21 -Tahun Selanjutnya pada tahun , terjadi lagi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun , dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun Undang-Undang Hak Cipta pertama Indonesia pasca kemerdekaan baru ada pada tahun , dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun Kemudian pada tahun , Undang-Undang Nomor 6 Tahun tersebut diubah dan disempurnakan dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun Selanjutnya pada tahun , Undang-Undang Nomor 12 Tahun jo.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun tersebut. Dan terakhir pada tahun , Undang-Undang Nomor 12 Tahun jis. Undang-undang paten Indonesia pertama baru ada pada tahun dengan diundangkan dan diberlakukannya UndangUndang Nomor 6 Tahun Dan terakhir pada tahun , Undang-Undang Nomor 13 Tahun jo.
Dengan demikian, sejak tahun s. Adapun 4 empat bidang hak kekayaan intelektual lainnya varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu, baru mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia pada tahun , dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UndangUndang Nomor 31 Tahun tentang Desain Industri.
Sesuai dengan konvensi-konvensi internasional serta dalam rangka kewajiban TRIPs Agreement, maka Indonesia telah memperbaharui, merevisi, mengharmonisasikan sistem hukum HKI-nya, serta membentuk peraturan-peraturan baru dibidang HKI.
Sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka saat ini pengaturan masing-masing bidang HKI di Indonesia diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut :. Disamping Peraturan Perundang-Undangan Nasional, ada pula peraturan HKI yang bersifat internasional yang berupa Konvensi atau Traktaat, yang mana pihak Indonesia sendiri menjadi negara peserta dan ikut meratifikasi ketentuan Konvensi atau traktat tersebut, seperti disampaikan Bambang Kesewo, sebagai berikut :.
Ditingkat Internasional, pada saat ini tercatat setidaknya 22 perjanjian multilateral dibidang HKI. Ada yang namanya Konvensi, ada pula yang diberi nama traktat, dan bahkan ada pula yang diberi nama persetujuan. Ada pula perjanjian internasional yang tidak secara khusus mengenai HKI, tetapi menjadikan HKI sebagai salah satu isinya. Badan ini dibentuk berdasarkan salah satu persetujuan dalam paket persetujuan Putaran Uruguay. Mengingat begitu banyaknya konvensi-konvensi internasional dibidang HKI, maka pada tulisan ini akan disebut dan diuraikan beberapa konvensi saja yang mana pihak Indonesia ikut ambil bagian di dalamnya.
Adapun konvensi-konvensi internasional dimaksud adalah sebagai berikut :. Pada tanggal 15 April , dokumen akhir Putaran Uruguay telah ditandatangani oleh wakil-wakil negara di Marrakesh, Maroko. Dokumen tersebut berisi 28 kesepakatan multilateral yang antara lain berisi liberalisasi komoditi, penghapusan dan penurunan tarif produk manufakturing, penghapusan MFA yang mengatur tekstil dan pakaian jadi dalam 10 tahun, liberalisasi terbatas sektor jasa, penghapusan proteksi bidang pertanian, pengakuan perlindungan hak milik intelektual Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs , nondiscrimination dalam perlakuan investor asing Trade Related Investment Measures-TRIMs , penghapusan tata niaga, pengawasan safeguards , antidumping dan arbitrase, subsidi Subsidies and Counter-Vailing Measures , dan penanganan konflik dagang Dispute Settlement Understanding.
The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights TRIPS adalah salah satu perjanjian multilateral terpenting berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, Agreement ini mulai berlaku 1 Januari , Indonesia telah meratifikasinya dan berkewajiban melaksanakah dan berlaku sejak tahun Negara anggota dapat mcnerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan TRIPs sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan ini, Pasal 1 TRIPs.
Ketentuan seperti ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pengaturan mengenai HKI dalam persetujuan TRIPs hanyalah menyangkut masalah-masalah pokok secara global, sedangkan pengaturan secara spesifik diserahkan sepenuhnya kepada negara anggota. Ketentuan yang mengharuskan anggotanya memberikan perlindungan HKI yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara anggota lainnya, Pasal 3 ayat 1 TRIPs. Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya beriaku bagi warga negara perseorangan, tetapi juga untuk badan-badan hukum.
Ketentuan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya perlakuan diskriminasi suatu negara terhadap negara lainnya dalam memberikan perlindungan HKI. Setiap negara anggota diharuskan memberi perlakuan yang sama terhadap anggota lainnya. Ketentuan yang mengharuskan angotanya, di dalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan satu ketentuan pun di dalam persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan HKI di dalam negara mereka Pasal 6 TRIPs.
Ketentuan ini berkaitan erat dengan masalah sengketa yang mungkin timbul di antara para anggotanya, Menyangkut prosedur penyelesaian sengketa, maka hal ini diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berada di bawah Multilateral Trade Organization MTO. WIPO adalah salah satu dari enam belas "specialized agencies" dari PBB yang ditandatangani di Stockholm 14 Juli tahun , dan diberlakukan pada tahun Secara formal kehadirannya melalui The Convention Establishing the World.
Powered by iWin. Driver puts players right in the middle of the action and behind the wheel of the most wanted getaway car! Driver Review Reviewed by: Mick. What's Free - Play game for minutes. File Size - Driving, Hollywood style! More Reviews. Screenshots Click Screenshot to Enlarge. Popular View more. Avast Secure Browser. Google Chrome.
VLC Media Player bit. Avast Free Antivirus. Adobe Acrobat Reader DC. I want to thank you for developing such a wonderful tool and even offering it for free. In my opinion it is the best advertising-free download manager — as far as I know there is no comparable tool out there. Stable release FDM 6. Get custom branded version Latest news.
0コメント